Konsultasi Publik Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Landak di hadiri oleh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat dan Narasumber dari Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak (Acara ini juga dihadiri oleh Asisten III Bidang Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Landak, Bapak Jaya Saputra, SH, MM).

Bupati Landak yang diwakili oleh Asisten III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Landak, dalam kata sambutannya menyampaikan agar dilakukan penyelarasan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019–2024 yang telah selesai disusun agar antara Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Landak dapat bersinergis dalam melaksanakan pembangunan.

Pada kegiatan rapat Konsultasi Publik tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 ini, yang dilaksanakan mengenai :

  1. Penyampaian Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Landak dari Tim Penyusun, untuk memberikan penyusunan materi teknis RPJMD yang telah dilakukan sampai saat ini.
  2. Penyampaian materi oleh Narasumber dari Bappeda Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan akademisi dari Universitas Tanjungpura Pontianak, untuk memperkuat materi Rancangan Awal Perubahan RPJMD ini.
  3. Pada tahapan selanjutnya setelah Rancangan Awal RPJMD dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, akan dilaksanakan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) pada seluruh OPD di Pemerintahan Kabupaten Landak.

Dalam sambutannya beliau juga berharap agar dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam menyusun pedoman pembangunan bagi Kabupaten Landak yang tertuang dalam RPJMD serta bermanfaat bagi pimpinan daerah maupun pimpinan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga Tujuan dan Sasaran yang merupakan perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi kepala daerah dapat dilaksanakan dan tercapai dengan baik.